Anggota DPRK Lhokseumawe Terima Audiensi BSUIA Bahas Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Ketua Komisi D DPRK Kota Lhokseumawe Nurbayan bersama sejumlah anggota legislatif perempuan menerima audiensi dari Balai Syura Ureung Inoeng Aceh (BSUIA) Kota Lhokseumawe pada Jumat, 16 Mei 2025.

NEWSRBACEH I LHOKSEUMAWE — Ketua Komisi D DPRK Kota Lhokseumawe Nurbayan bersama sejumlah anggota legislatif perempuan yaitu Andar Asma, Nuraida, Wardah  dan Roma juwita menerima audiensi dari Balai Syura Ureung Inoeng Aceh (BSUIA) Kota Lhokseumawe pada Jumat, 16 Mei 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang Rapat Gabungan Komisi ini menjadi wadah penting untuk membahas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin memprihatinkan di wilayah tersebut.

 

Audiensi ini diterima langsung oleh Ketua Komisi D DPRK Kota Lhokseumawe Nurbayan dan menyambut positif inisiatif audiensi ini. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya perlindungan kelompok rentan, termasuk dengan mendorong penguatan kebijakan di tingkat daerah.

 

“Masukan dari masyarakat sipil seperti BSUIA sangat kami butuhkan. Ini menjadi dasar untuk menyusun program dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak,” kata Nurbayan.

 

Diskusi juga menyentuh tentang perkembangan sosial dan dinamika pembangunan Kota Lhokseumawe, di mana para peserta audiensi berharap adanya perhatian khusus terhadap aspek sosial kemasyarakatan, tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik.

 

Sementara itu, Ketua BSUIA Kota Lhokseumawe, Farida Hanum, menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara lembaga legislatif dengan organisasi perempuan dalam upaya mencegah serta menangani kasus kekerasan.

 

Dalam pertemuan tersebut, Farida menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya penanganan yang lebih sistematis dan berperspektif korban.

 

"Kami percaya, diskusi langsung dengan anggota DPRK, khususnya para legislator perempuan, sangat penting untuk mencari solusi konkret. Harapannya, ini bisa menjadi pintu awal untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada perlindungan perempuan dan anak," ujar Farida.

 

Pertemuan ini ditutup dengan harapan agar kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, legislatif, dan organisasi masyarakat dapat terus ditingkatkan demi menciptakan Lhokseumawe yang lebih aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak-anak.