MaTA Soroti Pengelolaan Anggaran Pemko Banda Aceh yang Dinilai Boros dan Tidak Berpihak ke Rakyat

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian 

NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengelolaan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tidak efisien dan cenderung boros. Hal ini disampaikan langsung oleh Koordinator MaTA, Alfian, yang menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat. Selasa 9 September 2025.

 

Salah satu sorotan utama adalah alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan mobil dinas Wali Kota. Menurut MaTA, kebijakan tersebut menunjukkan tidak adanya upaya efisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan Pemko yang sedang kacau.

 

“Efisiensi anggaran seharusnya diberlakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Sayangnya, untuk fasilitas eksekutif dan legislatif tetap dialokasikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ujar Alfian.

 

Selain itu, anggaran sebesar Rp679 juta untuk pengelolaan konten media sosial juga menjadi sorotan tajam. MaTA menilai, anggaran tersebut sangat besar dan lebih berorientasi pada pencitraan daripada memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Pemko justru membangun industri buzzer di Banda Aceh. Ini ironis, mengingat warga sedang kesulitan ekonomi di tahun 2025. Pemerintah seharusnya memiliki kepekaan dan tidak hidup mewah dari pajak rakyat,” tegas Alfian.

 

MaTA juga mengkritisi langkah Pemko yang dinilai terlalu menekan masyarakat dalam pembayaran pajak, hingga ke tingkat gampong. Menurut Alfian, kebijakan tersebut bersifat eksploitatif sementara pejabat publik menikmati fasilitas mewah.

 

“Jika pembangunan industri buzzer terus dilakukan, maka ke depan kondisi tidak akan membaik. Warga hanya disuguhkan informasi pencitraan, sementara ekonomi mereka terus terpuruk,” lanjutnya.

 

Lebih lanjut, MaTA juga menyinggung peran 30 anggota DPRK Banda Aceh yang dinilai tidak menunjukkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat menyetujui anggaran tersebut.

 

“Mereka nihil kontribusi, namun turut menikmati hasil pajak rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Warga kota harus kritis agar tidak terus dijadikan ‘sapi perah’ melalui kebijakan pajak yang tidak adil,” pungkas Alfian.