MaTA Desak Gubernur Aceh Percepat Realisasi APBA 2025 dan Evaluasi Kinerja Birokrasi

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian 

 NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera menjelaskan keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 kepada publik. Hal ini dinilai berdampak serius pada pembangunan dan perekonomian di tingkat kabupaten/kota.

 

Koordinator MaTA, Alfiian, mengataka bahwa hingga akhir April 2025, realisasi APBA belum berjalan optimal. "Rakyat Aceh belum mendapat kepastian informasi terkait penyerapan anggaran.

 

Padahal, ketergantungan daerah pada APBA sangat tinggi, dan keterlambatan ini memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

 

Untuk itu, MaTa Mendesakan adanya percepatan dan evaluasi program sekaligus MaTA mencatat empat poin kritis Yaitu :

 

Transparansi Realisasi APBA, Gubernur dan Wagub diminta memastikan percepatan penyerapan anggaran tanpa lempar tanggung jawab antarinstansi.

 

Selanjutnya Koordinasi dengan SKPA, Pemimpin Aceh didesak menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memantau progres pembangunan, seperti program 1.000 unit rumah dhuafa Dinas Perkim yang belum terealisasi dari total 2.000 unit yang dijanjikan. "Ini menunjukkan masalah serius dalam tata kelola dan transparansi," tegas Alfiian.

 

Kemudai Review Anggaran Pokir, MaTA mendorong evaluasi mendalam terhadap Program Kegiatan Inisiatif Rakyat (Pokir) yang diduga disalahgunakan oknum tertentu. "Anggaran rakyat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

 

“Dan yang terakhir adalah Reformasi Birokrasi, Gubernur Muzakir Manaf diminta mengambil langkah tegas menciptakan tata kelola yang akuntabel, sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan,” Pungkas Alfian.