Ketum PSN Tegaskan Empat Pulau Itu Milik Aceh: “Jangan Sentuh Luka Lama Kalau Tak Siap Luka Lebih Dalam!

. Ketua Umum Prabu Satu Nasional (PSN), Teungku Muhammad Raju

NEWSRBACEH I BANDA ACEH — Isu empat pulau di wilayah Aceh kembali memanas setelah mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik. Ketua Umum Prabu Satu Nasional (PSN), Teungku Muhammad Raju, mengeluarkan pernyataan keras menanggapi wacana yang dinilai mengusik batas wilayah Aceh.

 

Dalam pernyataan resminya, Teungku Raju dengan tegas memperingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pihak-pihak terkait agar tidak bermain api dengan menyentuh batas wilayah Aceh yang sudah sah secara historis dan hukum.

 

“Empat pulau itu milik Aceh! Tidak bisa ditawar, apalagi dijadikan komoditas politik. Jangan korek luka lama! Luka itu belum sembuh. Kalau dipaksa terbuka, luka itu bisa bernanah lebih besar dari yang kalian kira,” tegasnya, Kamis (13/6/2025).

 

Menurutnya, Aceh bukan sekadar provinsi administratif, melainkan wilayah yang memiliki sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan perjanjian politik yang menyatu dalam bingkai perdamaian yang rapuh namun penuh harapan.

 

 “Kami bukan anti-negara. Tapi kami anti terhadap pengingkaran sejarah. Jika Jakarta ingin membangun masa depan bersama, jangan rusak fondasi kepercayaan yang telah susah payah dibangun setelah kesepakatan damai MoU Helsinki,” tambahnya.

 

Teungku Raju menyoroti bahwa apa yang mungkin dianggap teknis di level pemerintah pusat, bisa menjadi penghinaan besar bagi masyarakat Aceh yang menyimpan memori kolektif atas konflik dan darah yang telah tertumpah.

 

“Ini bukan semata soal peta atau batas administratif. Ini soal harga diri dan kehormatan rakyat Aceh. Jangan uji kesabaran kami. Jika tanah Aceh dirampas diam-diam, kami tidak akan tinggal diam.”

 

PSN juga menyerukan seluruh elemen rakyat Aceh dari ulama, tokoh masyarakat, hingga pemuda agar bersatu menjaga kedaulatan wilayah dan sejarah yang telah diwariskan.

 

 “Kami mengingatkan dengan hormat, tapi tegas: Jangan ganggu batas wilayah Aceh, jika tak siap menghadapi gelombang perlawanan moral rakyatnya.”

 

Isu batas wilayah Aceh, termasuk kepemilikan empat pulau yang dimaksud, kini menjadi topik hangat di tengah publik. Pemerintah pusat diminta untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan menghentikan segala bentuk manuver yang dapat merusak kepercayaan antara pusat dan daerah.