BEM Fakultas Hukum Unimal Jalin Sinergi dengan DPRK Lhokseumawe untuk Penguatan Regulasi Daerah

Ketua DPRK Lhokseumawe foto bersama dengan BEM Fakultas Hukum UNIMAL Lhokseumawe

NEWSRBACEH I LHOKSEUMAWE— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dalam rangka menjalin kerja sama strategis di bidang legislasi dan kajian hukum. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRK Lhokseumawe dan disambut langsung oleh Ketua DPRK, Faisal H. Isa. Selasa 27 Mei 2025.

 

Dalam audiensi tersebut, BEM FH Unimal menyampaikan keinginan untuk berperan aktif dalam mengkaji dan mengevaluasi peraturan daerah (qanun) yang berlaku, serta menjajaki peluang kolaborasi antara kalangan akademisi dan legislatif guna mewujudkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Sementara itu, Ketua DPRK Faisal H. Isa menyambut hangat inisiatif mahasiswa dan menyatakan apresiasinya atas langkah proaktif yang dilakukan oleh generasi muda, khususnya dari kalangan akademisi hukum.

 

“Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi semacam ini. Sinergi antara legislatif dan akademisi akan memperkaya proses pembentukan qanun daerah. Harapannya, setiap regulasi yang lahir dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan landasan kajian yang kuat,” ujar Faisal.

 

Audiensi ini juga dihadiri oleh Alfi Sahri, SE, dari Bagian Perundang-undangan dan Risalah DPRK Lhokseumawe, yang turut memberikan gambaran mengenai proses penyusunan legislasi daerah serta pentingnya peran partisipatif masyarakat, termasuk mahasiswa.

 

Pertemuan ini menjadi titik awal dalam memperkuat kemitraan strategis antara BEM Fakultas Hukum Unimal dan DPRK Lhokseumawe. Ke depan, kerja sama ini diharapkan terwujud dalam bentuk diskusi rutin, forum kajian qanun, serta pelibatan mahasiswa dalam penyusunan atau revisi peraturan daerah yang berbasis akademik dan aspiratif.

 

Dengan semangat kolaborasi ini, DPRK dan BEM Unimal menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan regulasi daerah yang lebih solutif.