MoU Helsinki vs Referendum: Jalan Mana untuk Kesejahteraan Aceh?

Ketua Komite Independen Aceh (KIA), Muhammad Tori

NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Kesejahteraan rakyat Aceh kembali mencuat dalam wacana publik, mempertanyakan efektivitas implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan membuka ruang diskusi tentang opsi referendum sebagai jalan alternatif.

 

Pasca konflik berkepanjangan, berbagai butir kesepakatan dalam MoU Helsinki dinilai masih jauh dari kata tuntas. Isu-isu krusial seperti peningkatan kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih adil, pembangunan infrastruktur, dan penambahan batalion TNI, dianggap masih mangkrak dan justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap janji perdamaian.

 

Ketua Komite Independen Aceh (KIA), Muhammad Tori, menyatakan kepada newsrbaceh.com senin 15 september 2025, bahwa ketidakpastian dan lambatnya pelaksanaan MoU Helsinki memicu kekecewaan mendalam di masyarakat. "Jika MoU Helsinki tidak mampu memberikan kesejahteraan yang diharapkan, maka referendum mungkin menjadi pilihan yang lebih berani untuk mengambil kontrol atas menentukan nasib Aceh ke depannya," ujarnya.

 

Tori mempertanyakan komitmen pemerintah pusat. "Apakah Pemerintah pusat siap untuk melepaskan kontrol dan memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk menentukan nasib mereka sendiri? Atau pemerintah akan terus mempertahankan status quo dan mengabaikan aspirasi rakyat Aceh?"

 

Desakan ini muncul dari rasa frustasi rakyat Aceh yang telah lama menanti realisasi janji-janji pasca perdamaian. Pesan yang disampaikan jelas: rakyat Aceh tidak akan diam menunggu janji yang tak kunjung terwujud. Tuntutan untuk keadilan dan kesejahteraan akan terus bergaung, baik melalui perjuangan memenuhi MoU Helsinki atau dengan membuka wacana referendum.

 

Namun, Tori juga menekankan pentingnya kolaborasi. "Dalam mencari solusi, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dan berkomitmen pada tujuan bersama. Baik melalui MoU Helsinki atau referendum, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

 

Solusi akhir, menurutnya, terletak pada dialog yang konstruktif, transparansi, dan partisipasi aktif semua pihak terkait. Hanya dengan cara itu solusi yang tepat dan adil bagi rakyat Aceh dapat ditemukan, sebelum opsi-opsi yang lebih radikal seperti referendum mendapatkan lebih banyak dukungan dari akar rumput.